Beranda Download Juknis BOS 2020 Inilah Pembeda Pada Aturan Sebelumnya

Juknis BOS 2020 Inilah Pembeda Pada Aturan Sebelumnya

1345
0
Juknis BOS 2020 Inilah Pembeda Pada Aturan Sebelumnya
Juknis BOS 2020 Inilah Pembeda Pada Aturan Sebelumnya

Juknis BOS 2020 Penyaluran Dana Langsung Ke Rekening Sekolah dalam Permendikbud no 8 Tahun 2020, banyak bendahara BOS atau Bantuan Operasional sekolah tahun 2020-2021 menantikan adanya regulasi baru terkait kebijakan pengelolaan dana BOS meski demikian tak berbeda jauh pada kebanyakan sekolah lainnya.

Juknis BOS 2020, dengan sebelumnya tentu saja berbeda dari berbagai sisi, hal ini terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar yang sedang digaungkan oleh Kemendikbud, mari kita simak uraian dibawah ini.

Baca juga

Perubahan Juknis BOS 2020

Masalah yang dihadapi selama ini Sekolah sering terlambat menerima penyaluran dana BOS (hingga Maret / April), Banyak Kepala Sekolah terpaksa menalangi biaya operasional sekolah awal tahun , Keterlambatan dana BOS mengganggu proses pembelajaran siswa.

Alokasi Penggunaan
▪ Banyak guru honorer yang mengabdi tanpa penghasilan yang layak ▪ Di tahun 2019, penggunaan BOS untuk honor guru dibatasi maksimal 15% (sekolah negeri) dan 30% (sekolah swasta) ▪ Kepala sekolah tidak mempunyai ruang cukup untuk meningkatkan penghasilan guru-guru honorer terbaik di sekolahnya ▪ Banyak Kepala Sekolah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai tenaga kependidikan (operator, tata usaha, pustakawan, dst.)

REKOMENDASI KAMI
RPP IPS SMP Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi

MERDEKA BELAJAR EPISODE KETIGA: Pokok-pokok Kebijakan BOS 2020 sesuai Permendikbud No. 8 Tahun 2020

Situasi BOS 2019

  • Penyaluran dana ke sekolah dari Kemenkeu melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi
  • Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai syarat administrasi
  • Batas akhir pengambilan data 2x per tahun (31 Januari dan 31 Oktober) sehingga berpotensi memperlambat pengesahanAPBD-P
  • Tahapan penyaluran sebanyak 4x per tahun
  • Pembayaran guru honorer maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta dari total dana BOS • Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan
  • Pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20% • Pembelian alat multimedia ditentukan kuantitas dan kualitas

Permendikbud no 8 Tahun 2020 Bantuan Operasional Sekolah

Kebijakan BOS 2020

  • Penyaluran dana dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah
  • Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud, dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
  • Batas akhir pengambilan data 1x per tahun (31 Agustus) untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD-P
  • Tahapan penyaluran sebanyak 3x per tahun
REKOMENDASI KAMI
[Unduh] Modul Guru Pembelajar Kelas Awal Sekolah Dasar Semua Kompetensi Lengkap

• Maksimal 50% untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru)
• Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia

• Tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia.

Harga satuan BOS per peserta didik setiap tahun:
• SD Rp. 900.000 naik 13 Persen • SMP Rp. 1.100.000 naik 10 persen • SMA Rp. 1.500.000 naik 7 persen

Download Petunjuk Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020-2021